SMARTPARENT.ID - Mantan Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Timur Arumi Bachsin mendukung Presiden Joko Widodo memberikan larangan kepada distributor susu formula bayi untuk melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.
Arumi ditemui di Roadshow Menyusui Mom Uung Goes to Surabaya, Minggu mengatakan Presiden Jokowi (Joko Widodo) atau Pemerintah Pusat memberikan larangan kepada susu formula sebagai satu hal yang patut diapresiasi.
"Jadi susu formula sebetulnya masih dibutuhkan untuk anak-anak yang punya indikasi medis tertentu atau juga ibu-ibu yang punya indikasi medis tertentu. Tapi tidak boleh disalahgunakan sebagai pengganti ASI," kata pegiat ASI tersebut.
Posyandu di Jawa Timur, kata dia, mempunyai program pemberian sertifikat untuk lulus ASI eksklusif untuk ibunya.
"Harapannya ini sebagai salah satu indikator kita untuk mengontrol para Ibu supaya bisa konsisten memberikan ASI eksklusif penyemangat untuk meneruskan sampai 2 tahun, sebagai apresiasi," katanya.
Baca Juga: Vaksin Polio Bisa Memicu Kanker dan HIV? Begini Penjelasannya
Dia menambahkan setiap undang-undang itu dilahirkan pasti sudah dengan pertimbangan yang matang. Meski begitu dia mengakui undang-undang itu tidak akan bisa memenangkan semua hati.
"Jadi setiap undang-undang itu pasti akan berpihak kepada suara yang mayoritas. Jadi sudah terbukti kalau undang-undang tersebut lahir berarti suara mayoritas itu setuju dengan undang-undang tersebut," ujarnya.
